Langsung ke konten utama

IPNU IPPNU Sukoharjo Dalam Lingkup Sejarah dan Pergerakannya

 A. Sejarah PC IPNU Kabupaten Sukoharjo

PC IPNU Kabupaten Sukoharjo sudah ada sejak tahun 1969, dibuktikan dengan hasil wawancara Ahmad Ali Khusaini (Ketua PC IPNU Sukoharjo 2023-2025) dan Ahmad Zuhdy Alkhariri (Direktur Lembaga Pers 2023-2025).

Ketua pertama dari PC IPNU Kabupaten Sukoharjo bernama Sumarno Jati Saputro yang berasal dari Mandan, Kecamatan Sukoharjo yang sekarang berdomisili di Kepuh, Kecamatan Nguter. Pada periode 1969–1974, beliau ditunjuk langsung oleh Ketua NU Kabupaten Sukoharjo saat itu, Bapak Susilo Sujiwo yang berasal dari Gembongan, Kecamatan Kartasura. Masa-masa awal ini penuh dengan tantangan. Bersama rekanita sejawatnya, Mahmudah (Ketua PC IPPNU Sukoharjo pertama) yang berasal dari Pucangan, Kecamatan Kartasura, Sumarno harus berjuang keras membangun organisasi dari nol. Dengan jumlah pengurus yang sangat terbatas hanya sekitar kurang lebih sepuluh orang dan belum adanya surat pengesahan resmi, beliau bergerak merekrut anggota di tengah minimnya kesadaran pelajar saat itu. Namun, kegigihan beliau membuahkan hasil. Meski saat itu kegiatan IPNU dan IPPNU masih membonceng kegiatan induk (NU), nama "Pelajar NU Kabupaten Sukoharjo" mulai berkibar dan menjadi fondasi bagi kemajuan PC IPNU Sukoharjo hingga hari ini.

Selanjutnya, estafet kepemimpinan ketua dipegang oleh Achmad Purwadi yang berasal dari Gayam, Kecamatan Sukoharjo dari tahun 1975-1980 dikarenakan minimnya anggota yang berkenan untuk menjadi ketua pada saat itu. Akibat ketiadaan penerus, PC IPNU Kabupaten Sukoharjo sempat dinyatakan vakum setelah tahun 1980.

Kevakuman sejenak berakhir saat PC IPNU Sukoharjo menerima undangan KONGRES X IPNU di Jombang pada 29–30 Januari 1988. PCNU Sukoharjo mengirimkan delegasi anak muda NU sebagai perwakilan PC IPNU Sukoharjo dari Kecamatan Kartasura, yakni Zamzuri Iqbal (Ketua) dan Ahmad Yasir (Sekretaris). Kongres ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penerimaan Pancasila sebagai asas IPNU dan perubahan nama dari "Pelajar" menjadi "Putra" NU.

Eksistensi organisasi berlanjut pada periode berikutnya. Saat menerima undangan KONGRES XI IPNU di Lasem, Rembang pada 23–27 Desember 1991, PCNU Sukoharjo kembali mengirimkan delegasi dari Kecamatan Kartasura: Hasan Bakri (Ketua), Mujib Setiawan (Sekretaris), dan Tawab Nuril Ahmad (Bendahara) sebagai perwakilan dari PC IPNU Sukoharjo. Kongres ini menghasilkan bahwa kegiatan IPNU tanpa keterkaitan IPPNU dan kegiatan harus diteruskan struktur hingga ke bawah.

Pada tahun 1993, PC IPNU Sukoharjo mencatatkan keikutsertaan Sugeng Santoso yang berasal dari Kecamatan Kartasura diutus sebagai perwakilan resmi untuk mnghadiri pertemuan akbar pelajar dan santri se-Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta. Kegiatan berlangsung selama sepekan bertempat di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang yang didirikan oleh KH. Bisri Mustofa. Dalam forum tersebut membahas mengenai hubungan erat antara pelajar dan santri, serta penanaman nilai takzim kepada para sesepuh.

Era kebangkitan titik balik sesungguhnya terjadi pada tahun 2001, dimotori oleh Muhammad Rifai dan rekan-rekannya. Saat itu, Rifai menjabat sebagai Lurah Pondok Pesantren Al-Muttaqien Pancasila Sakti Klaten, yang telah memiliki Pimpinan Komisariat (PK) IPNU. Pengalaman organisasi Rifai di PMII STAIN Surakarta serta interaksinya dengan rekan-rekan yang mengikuti IPNU di daerahnya masing-masing, memotivasinya untuk mengaktifkan kembali PC IPNU Sukoharjo. Ia merekrut mahasiswa asal Sukoharjo di kampusnya serta anak muda di wilayah Kartasura. Puncaknya, pada tahun 2001 bertempat di sebuah kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Baron, Surakarta, PC IPNU Kabupaten Sukoharjo resmi diaktifkan kembali di bawah kepemimpinan Muhammad Rifai. Kepengurusan ini telah terstruktur, dilantik, dan memiliki Surat Pengesahan (SP).

Namun, di tengah masa kepengurusan (pertengahan 2003), Muhammad Rifai meninggal akibat kecelakaan di sekitar Salatiga sepulang menghadiri acara di Kabupaten Pekalongan. Posisi ketua kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua yaitu Nuril Huda, hingga akhir masa khidmat tahun 2004. Sejak saat itu, roda organisasi terus berjalan hingga sekarang.


Urutan periode kepengurusan PC IPNU Kabupaten Sukoharjo dari tahun 1969 sampai tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 1969 - 2025

No Periode    Nama Ketua                         Alamat Asal

1 1969 - 1974      Sumarno Jati Saputro                   Sukoharjo

2 1975 - 1980 Achmad Purwadi                           Sukoharjo

3 KONGRES X 1988 Zamzuri Iqbal                 Kartasura

4 KONGRES XI 1991 Hasan Bakri                         Kartasura

Kepengurusan Resmi (Mempunyai Surat Pengesahan)

1 2001 - 2004 Muhammad Rifai/ Nuril Huda Kartasura

2 2004 - 2009 Bustanul Arifin                         Kartasura

3 2009 - 2012 Achmad Yusron Al Farisi             Baki

4 2012 - 2015 Dahwan Asqolani                         Polokarto

5 2015 - 2017 Atsany Imam Ghozali                     Baki

6 2017 - 2019 Yusuf Dwi Akhial                         Grogol

7 2019 - 2021 Muhammad Rosyid Ridho Winarso  Grogol

8 2021 - 2023 Sarwanto                                        Grogol

9 2023 - 2025 Ahmad Ali Khusaini                 Kartasura

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sejarah Nasional Lembaga CBP (Corps Brigade Pembangunan)

PENGERTIAN Secara etimologi Corps berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti kesatuan dalam komando , Brigade berarti Pasukan yang disiapkan untuk bertempur dan Pembangunan , memiliki arti Membangun dalam rangka mengisi kemerdekaan . Sedangkan secara Terminologi Corps brigade pembangunan berarti suatu lembaga yang dibentuk dalam satu komando untuk mengawal pembangunan . LEMBAGA CBP DARI MASA KE MASA Corps Brigade Pembangunan (CBP) merupakan Lembaga Semi Otonom yang secara resmi dibentuk oleh Organisasi IPNU pada tahun 1964 dilatarbelakangi peristiwa persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia atau istilah populernya dikenal dengan istilah “ Ganyang Malaysia ”, peristiwa politik tersebut yang berkaitan dengan persengketaan antara Republik Indonesia dengan Malaysia memperebutkan daerah Kalimantan Utara (Serawak). Suasana Konferensi Besar IPNU & IPPNU di Pekalongan Deklarasi dibentuknya sukarelawan Pelajar diadakan di Jogjakarta pada tahun 1963 yang pada saat itu merupakan ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sejarah Nasional Lembaga KPP (Korp Pelajar Putri)

  LATAR BELAKANG Lahirnya KPP Lembaga Korp Pelajar Putri (L-KPP) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan Konbes IPPNU pada tanggal 28 Oktober 1964 di Gedung Bakorwil Jl. Diponegoro, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah .  Pada awal terbentuknya lembaga ini bernama Corp Brigade Pembangunan-Wati (CBP-Wati) yang merupakan wadah bagi pemuda dan pelajar Putri NU untuk mengkokohkan barisan dalam mengimbangi munculnya berbagai barisan yang berkibar dari panji - panji komunis. Pada masa tersebut Rekanita Farida Mawardi yang menjabat sebagai Ketua Umum PP IPPNU (Ketua terpilih pada  Kongres IPPNU ke IV di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah) . LEMBAGA KPP DARI MASA KE MASA Perkembangan CBP-Wati pada masa awal pembentukannya tidak jauh berbeda dengan partner Lembaga nya, CBP. Bersama dalam penempaan Pemusatan Latihan atau TC di Cebongan, Yogyakarta pada tahun 1965. Pasca TC ini juga berperan aktif dalam Penumpasan G-30/S PKI, tetap...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Benarkah Pondok Pesantren Produk Foedalisme?

Beberapa hari yang lalu dikejutkan jagat media sosial narasi vidio pendek dipertontonkan oleh chanel Trans 7 dengan memperlihatkan santri duduk merunduk dan kedua kaki berjalan sejajar merangkak. Serta vidio KH Anwar Mansur membagikan surat yang isinya entah tidak tau sama sekali. Namun dengan mudahnya pihak Trans 7 menarasikan isi amplopnya adalah uang seakan-akan KH Anwar Mansur dibayar. Dan menganggap merangkak adalah bentuk penghinaan dianggap jalannya sengot. Parahnya yang menarasikan cekikan dengan dalih guyonan seakan-akan ini merupakan bentuk kritikan pedas. Padahal yang mereka narasikan jelas bentuk penghinaan semata.  Asal nyamplok ngambil gambar sana-sini pun menjadi pertanyaan dari mana mereka menemukannya tanpa menanyakkannya?. Secara etika jurnalistik ketika seorang jurnalis tidak menghubungi ataupun menemui langsung maksud vidionya langsung sudah merupakan melanggar kode etik jurnalistik. Pasalnya dalam jurnalistik sang jurnalis seharusnya tak memberikan opini secara...
Posting Komentar
Baca selengkapnya