Langsung ke konten utama

Sejarah Nasional Lembaga CBP (Corps Brigade Pembangunan)


PENGERTIAN
Secara etimologi Corps berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti kesatuan dalam komando, Brigade berarti Pasukan yang disiapkan untuk bertempur dan Pembangunan, memiliki arti Membangun dalam rangka mengisi kemerdekaan. Sedangkan secara Terminologi Corps brigade pembangunan berarti suatu lembaga yang dibentuk dalam satu komando untuk mengawal pembangunan.

LEMBAGA CBP DARI MASA KE MASA
Corps Brigade Pembangunan (CBP) merupakan Lembaga Semi Otonom yang secara resmi dibentuk oleh Organisasi IPNU pada tahun 1964 dilatarbelakangi peristiwa persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia atau istilah populernya dikenal dengan istilah “Ganyang Malaysia”, peristiwa politik tersebut yang berkaitan dengan persengketaan antara Republik Indonesia dengan Malaysia memperebutkan daerah Kalimantan Utara (Serawak).

Suasana Konferensi Besar IPNU & IPPNU di Pekalongan

Deklarasi dibentuknya sukarelawan Pelajar diadakan di Jogjakarta pada tahun 1963 yang pada saat itu merupakan lokasi dari kantor pusat PP IPNU, di barengi dengan parade militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan wujud dari kesiapan RI untuk Mengganyang Malaysia. Sejak saat itulah kemudian Sukarelawan Pelajar yang dibentuk oleh Asnawi Latief (Ketua Umum IPNU terpilih pada Kongres IPNU ke V di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah) tersebut berjuang demi memperjuangkan Negara dan Bangsa untuk keutuhan NKRI. Sukarelawan ini yang merupakan Embrio atau cikal bakal bagi berdirinya Corps Brigade Pembangunan (CBP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang kemudian ditetapkan pada Konferensi Besar IPNU di Kantor MWC NU Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 25 – 31 Oktober 1964 tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1964 dengan nama Corps Brigade Pembangunan (CBP). Putusan hasil Konbes Pekalongan ini yang kemudian juga dikenal dengan “Doktrin Pekalongan”. Adapun isi Doktrin Pekalongan sebagai berikut :
DOKTRIN PEKALONGAN
Bismillaahirrahmaanirrahaiim
  1. Pemisahan IPNU IPPNU bukanlah suatu faktor yang dapat dijadikan sebab kemacetan dan terhambatnya perkembangan kedua organisasi dalam segala aspeknya, bahkan menunjukkan progresivitas dan emansipasi yang dibenarkan yang oleh karenanya mengadakan integrasi dalam artian kerjasama perlu di intensifkan;
  2. Bahwa menjadi keharusan bagi setiap anggota IPNU IPPNU terutama pimpinan pimpinannya untuk mengadakan kreasi kreasi yang lebih levosioner yang merupakan stimulasi bagi kesempurnaan perjuangan untuk menuju masa depan bangsa Indonesia yang penuh perspektif kegemilangan;
  3. Bahwa menjadi keharusan bagi setiap warga IPNU dan IPPNU untuk memenangkan revolusi Indonesia dalam mencapai tujuannya dengan mempergunakan inspirasi dan aspirasi islam dengan penuh optimisme;
  4. Bahwa potensi riil yang menjadi kenyataan dalam sebuah organisasi IPNU dan IPPNU seharusnya diarahkan penggunanya ke arah kemanfaatan yang positif dan nyata bagi masyarakat dalam rangka menggarap program revolusi;
  5. IPNU dan IPPNU berkeyakinan hanya alat pemersatu, tetapi berfungsi pula sebagai dasar falasafah negara, way of life dari rakyat dan bangsa Indonesia moral dan etika bangsa Indonesia, lebih - lebih dengan adanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Keadilan Sosial, hingga mendapat kedudukan jauh lebih tinggi daripada manifesto komunis dan Declaration of Independence, maka seharusnya setiap tindakan dan perbuatan anggota IPNU IPPNU merupakan manifestasi moral dan cahaya Pancasila, sehingga oleh karnanya pula menjadi kewajiban moral bagi anggota IPNU dan IPPNU untuk menyelamatkan dan mengamankan Pancasila dari setiap rongrongan dan penyelewengan.
Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq
Pekalongan, 21 Jumadil Akhir 1384 H
28 Oktober 1964 M

Rekan Asnawi Latief kemudian menunjuk Rekan Harun Rosyidi untuk menjadi Komandan Teknis CBP. Pasca ditunjuk sebagai komandan teknis CBP, rekan Harun Rosyidi mengumpulkan kader – kader inti IPNU yang berpotensi untuk selanjutnya dididik dan dilatih kemiliteran serta keamanan guna mengantisipasi gerakan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) baik dari dalam maupun luar. Kondisi ini ditempuh karena stabilitas politik dan keamanan yang tidak menentu pada saat itu.

Pada akhir bulan Juli hingga Agustus 1965, diadakan tindak lanjut dengan dilangsungkan pemusatan latihan (Training Center, TC) untuk Komandan-Komandan Cabang dan Daerah CBP yang bertempat di Cebongan, Yogyakarta. TC ini diikuti oleh sukarelawan dari IPNU. Selama sepuluh hari kader-kader CBP ditempa jasmani dan rohaninya agar menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Materi indoktrinasi diberikan secara langsung oleh beberapa menteri yaitu Jenderal Chaerul Saleh, Dr. K.H. Idham Khalid, Ipik Gandamana, H.A. Syaichu. Namun, pertempuran yang nyata dialami para kader IPNU, akhirnya justru tidak terjadi dengan Malaysia, akan tetapi ketika meletus peristiwa “Gerakan 30 September 1965”. Kader IPNU, baik di Pusat maupun daerah banyak yang terlibat dalam KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) untuk bersama menumpas gerakan ini. Setelah terjadinya perubahan rezim dan perubahan kondisi sosial politik Indonesia, peran NU yang semakin dipersempit oleh pemerintah. Hal ini yang kemudian berimbas pula pada Organisasi IPNU sehingga CBP menjadi sebuah Lembaga yang semakin tenggelam.

Memasuki tahun 1996, atas terselenggaranya Kongres IPNU ke XII di Garut, Jawa Barat pada tanggal 10 – 14 Juli 1996 mengamanatkan Pengaktifan kembali Lembaga CBP. Hingga kemudian masa kepemimpinan Hilmi Muhammadiyah Ketua Umum PP IPNU pada tahun 1999 CBP dideklarasikan kembali di Pondok Pesantren Pancasila Sakti Klaten, Jawa Tengah. Pendeklarasian kembali ini merupakan upaya IPNU untuk bisa memberikan kontribusinya secara lebih luas pada era reformasi yang sedang gencar – gencarnya diteriakkan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Kemudian rekan Hilmi Muhammadiyah menunjuk rekan Agus Salim untuk menjadi Komandan Nasional CBP. Pasca ditunjuk sebagai KomNas CBP, rekan Agus Salim sangat gencar melakukan sosialisasi ke daerah – daerah untuk mengaktifkan kembali CBP sampai ketingkatan Ranting. Pada masa ini CBP bergerak pada empat bidang yakni : Kepanduan, Kepalang merahan, SAR dan Cinta Alam. Hingga memasuki Kongres IPNU ke XIII 21 – 24 Maret 2000 di Maros, Makasar, Sulawesi Selatan yang menetapkan rekan Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua Umum IPNU, selanjutnya ditunjuklah Rekan Edisyam Risdiyanto sebagai Kornas CBP.

Rekan Edisyam berhasil merumuskan kembali pola CBP dengan format baru yang terangkum dalam peraturan organisasi/lembaga, penjabaran peraturan organisasi/lembaga serta sistem pendidikan dan pelatihan sebagai acuan dan panduan kegiatan CBP di seluruh Indonesia. Rumusan – rumusan tersebut dibukukan pada masa itu yang disahkan pada masa kepemimpinan Al Amin Nur Wahab Nasution sebagai Pj Ketua Umum IPNU yang menggantikan Rekan Abdullah Azwar Anas.

Perjuangan CBP tidak berhenti sampai disitu saja, pada Kongres IPNU ke XIV di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 18 – 24 Juni 2003 yang menetapkan Rekan Mujtahidur Ridlo sebagai Ketua Umum IPNU, melanjutkan program CBP sebelumnya dibawah komando Rekan Ali Masdar Hasibuan. Pada masa ini lebih banyak difokuskan pada praktek terjun ke lapangan terutama bidang SAR dan kepalang merahan, disebabkan seringnya terjadi bencana skala nasional misalnya terjadinya Tsunami di Aceh, Tanah Longsor di Banjarnegara, Banjir bandang di Jember, Gempa Jateng – Jogja, Gempa dan Tsunami di Pangandaran Jawa Barat. Pada periode ini pula CBP yang bergerak di empat bidang yakni : Kepanduan, Kepalangmerahan, SAR dan Cinta Alam difokuskan menjadi 3 bidang yakni : Kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Kedisiplinan yang ditetapkan dalam Rakornas CBP pada 6 – 8 Januari 2006 bertempat di Wisma Depag, Jakarta Selatan.

Program ini berlanjut hingga Kongres IPNU XV di Asrama haji Pondok Gede, Jakarta pada tanggal 9 – 12 Juli 2006 yang menetapkan Rekan Idy Muzayyad sebagai ketua umum IPNU dan selanjutnya menunjuk Rekan Alvin M Hasanil Haq sebagai Komandan Nasional CBP. Pada masa ini banyak hal yang dilakukan dalam rangka memajukan dan mengembangkan potensi kader – kader CBP diantaranya : Kemah Pelajar Hijau dalam Rangka Diklat Peduli Lingkungan 6 – 8 April 2007 di Ponpes Wali Songo Gomang Singgahan Tuban, Workshop Ke-CBP-an 17 – 20 Mei 2007 di Ponpes Maslakul Huda Pati. Tidak sampai disitu saja CBP juga ikut serta dalam berbagai event kemanusiaan misalnya pada saat terjadi Banjir Bandang di Jakarta. Hasil Workshop di Pati mengamanatkan CBP untuk menyelenggarakan Rakornas yang kemudian terselenggara pada 22 – 25 Agustus 2007 bertempat di Hotel Diamond Samarinda, Kalimantan Timur bersamaan dengan penyelenggaraan Rakernas IPNU.

Pada Rakornas ini diputuskan beberapa hal yang berkaitan dengan Ke-CBP-an diantaranya adalah sasaran kegiatan CBP yang semula Kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Kedisiplinan menjadi Kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Bela Negara, kemudian juga pada Rakornas pada saat itu perubahan nama dari Corps Brigade Pembangunan menjadi CORPS BARISAN PELAJAR. Pada Kongres IPNU ke XVI tanggal 20 – 24 Juni 2009 di Pondok Pesantren Al Hikmah 2 Benda, Brebes, Jawa Tengah terpilihnya Ahmad Syauqi kemudian menunjuk rekan Randi Ridwan sebagai KORNAS berikutnya. 

Namun selama 1 th berjalan CBP tidak mengalami kemajuan yang signifikan akhirnya melalui mekanisme reshufle Ahmad Syauqi menunjuk Rekan Muhammad Syahrial menggantikan Randi Ridwan dan pada Workshop CBP tanggal 26 – 28 Juni 2010 di Sidoarjo, Jawa Timur terjadi beberapa perubahan yang Signifikan pada tubuh CBP yakni :
  1. Perubahan nama CORPS BARISAN PELAJAR dikembalikan menjadi CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN;
  2. Mekanisme Lembaga yang sebelumnya DEWAN KOORDINASI menjadi DEWAN KOMANDO;
  3. Peraturan Organisasi dan Peraturan Administrasi (PO/PA) menjadi Peraturan Lembaga dan Administrasi (PLA) yang kemudian disahkan pada RAKORNAS Peraturan Diklat menjadi Petunjuk Pelaksanaan Teknis Operasi Pendidikan dan Pelatihan (Juklak Tekops Diklat);
  4. Peraturan Dewan Komando Nasional tentang Nomor Induk Anggota sebagai dasar pembuatan Database CBP;
  5. Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLATAMA, DIKLATMAD, DIKLATNAS, DIKLATSUS).
Hasil Workshop sidoarjo ini kemudian dibawa ke RAKORNAS CBP di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 29 Juli – 2 Agustus 2010 dan disepakati.

Hingga pada tahun 2012, diselenggarakan Kongres IPNU ke XVII pada tanggal 30 November – 4 Desember 2012 di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan, terpilih Ketua Umum Rekan Khairul Anam Harisah yang kemudian menunjuk Rekan Djunaidi sebagai KorNas CBP.

2015, Kongres IPNU ke XVIII pada tanggal 4 – 8 Desember 2015 di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah, terpilih Ketua Umum Rekan Asep Irfan Mujahid yang kemudian menunjuk Rekan Dede Rosyadi sebagai KomNas CBP.

2018, Kongres IPNU ke XIX pada tanggal 21 – 25 Desember 2018 di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, terpilih Ketua Umum Rekan Aswandi Jailani yang kemudian menunjuk Rekan Shodiqin menjadi KomNas CBP.

Gelaran Konferensi Besar IPNU di Lampung, Sumatera Selatan pada tanggal 18 – 20 Oktober 2019 yang juga dibarengi dengan pembahasan Peraturan Lembaga dan Administrasi CBP, kurang lebih menghasilkan putusan salah satunya pengesahan Kaderisasi DIKLATPEL sebagai jenjang Kaderisasi non Formal untuk menjadi seorang Pelatih di Lembaga CBP.

2022, Kongres IPNU ke XX pada tanggal pada 12 – 15 Agustus 2022 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, terpilih Ketua Umum Rekan M. Agil Nuruzzaman yang kemudian menunjuk Rekan M. Abdul Hakam menjadi KomNas CBP.

Perkembangan CBP selanjutnya kemudian diadakan pertemuan CBP secara Nasional pada forum KonBes dan RaKerNas IPNU yang diselenggarakan di Taman Candra Wilwatikta Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 18 – 20 Agustus 2023. Salah satu dari hasil putusan pertemuan tersebut menghasilkan pembagian mengenai tingkatan DIKLATPEL yang kemudian menjadi 2 bagian (DIKLATPEL I yang dilaksanakan oleh DKC, dan DIKLATPEL II yang dilaksanakan oleh DKW). Hal ini dimaksudkan agar supaya tatanan dalam Kaderisasi pada Lembaga CBP lebih terstruktur dan terorganisir untuk menuju Kaderisasi yang lebih baik.

LOGO, MARS, JARGON, DAN ATRIBUT
Dalam sepak terjang perkembangan Lembaga, CBP sendiri juga mempunyai lambang atau logo sendiri, adapun Pencipta Logo CBP sebagai Berikut :
  1. Cak Paryono
  2. Cak Khamil yang kemudian menjadi Penyempurnaan dalam terjemah Logo CBP
Pengertian Logo CBP :
  • Segilima = Rukun Islam dan Pancasila;
  • Garis Merah Putih = CBP setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Warna dasar Hijau = Kesuburan, Kemakmuran;
  • Bintang berjumlah 9 berwarna Kuning = Paling besar melambangkan Nabi Muhammad SAW, 2 kiri 2 kanan atas adalah Khulafaur Rasyidin, 2 kiri 2 kanan bawah adalah 4 Madzhab;
  • Bola Dunia = Wawasan yang luas;
  • Biru Langit = Perdamaian;
  • Garis Bola Dunia = landasan berfikir, bertindak dan ber social kader CBP berdasarkan Tawazun, Tasamuh, I’tidal, dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar;
  • Buku Terbuka dan Bulu Angsa dengan 9 Ruas = CBP merupakan tempat belajar bagi siapa saja;
  • Bambu Kuning = Perjuangan yang Gigih.
Lembaga CBP Juga memiliki Mars yang dibuat oleh M. Ismady B.A. Pada Tahun 1968.

CBP... CBP...
Pelajar nahdliyyin patria
Api islam berkobar
Menyala di dada

CBP... CBP...
Menjebol membangun satu cita...
Cita Indonesia Sosialis Pancasila
Maju padu pantang mundur
Berjuang mengemban ampera
Basmi penindasan
Jayalah bangsa para marta

CBP... CBP...
Siaga berjuang setia
Menjebol membangun
Ayo ora et labora

Disamping itu ada pula jargon CBP KPP yang Menjadi ciri khasnya ketika menggaungkan kata CBP Permata Nusa, KPP Permata Bangsa, CBP KPP Permata Indonesia.
Para Pencetus Jargon CBP KPP antara Lain :
  1. Cak Sholeh, Sidoarjo
  2. Cak Khusana Khurori, Blitar 
  3. Cak Imam Bukhori, Bangil
  4. Cak Edi Sholehudin, Kediri (Cak Gareng)
  5. Cak Ilham
Dalam sebuah kesempatan pada acara Refleksi Harlah CBP KPP ke 59 yang diselenggarakan secara daring oleh DKW CBP KPP Jawa Timur pada 4 November 2023, Cak Sholeh juga menjelaskan kenapa kata yang dipilih adalah Permata? Dikarenakan Permata adalah sebuah benda yang notabene disukai oleh banyak orang, sehingga dipilihlah kata tersebut menjadi jargon CBP KPP yang sering kita gaungkan saat ini.

Penganggas awal Atribut PDH & PDL CBP adalah Cak Edi Sholehudin (Cak Gareng) yang juga merupakan Komandan DKW CBP Jawa Timur 2005 – 2008.

Fun Fact :
  1. Konferensi Besar IPNU di Pekalongan merupakan pertamakalinya Konbes yang digelar bersama dengan Organisasi IPPNU;
  2. Awal mula desain logo CBP digambar menggunakan pensil diatas kertas putih oleh Cak Paryono;
  3. Logo CBP yang digagas oleh Cak Paryono (Komandan DKW CBP Jawa Timur 1996 – 2000) dibuat pada tahun 1998 dengan beliau bertawasul kepada KH. Ridwan Abdullah. Kemudian logo tersebut dibawa di Loka Karya CBP yang diadakan oleh PP IPNU di Wisma Colo, Jawa Tengah;
  4. Diperkirakan pula atribut PDH dan PDL CBP disepakati pada tahun 2000 an.
Nama Ketua Umum PP IPNU dan Komandan Nasional CBP dari Masa Ke Masa :
Asnawi Latief

Harun Rosyidi

1963 – 1976

Tosari Wijaya

-

1976 – 1981

Ahsin Zaidi

-

1981 – 1988

Zainut Tauhid Sa’adi

-

1988 – 1996

Hilmi Muhammadiyah

Agus Salim

1996 – 2000

Abdullah Azwar Anas

Edisyam Risdiyanto

2000 – 2003

Mujtahidurridho

Ali Masdar Hasibuan

2003 – 2006

Idi Muzayyad

Alvin M. Hasanil Haq

2006 – 2009

Ahmad Syauqi

Randi Ridwan

Muhammad Syahrial

2009 – 2010

2010 – 2012

Khairul Anam Harisah

Djunaidi

2012 – 2015

Asep Irfan Mujahid

Dede Rosyadi

2015 – 2018

Aswandi Jailani

Shodiqin

2018 – 2022

M. Agil Nuruzzaman

M. Abdul Hakam

2022 – Petahana


Penulis :
Ahmad Zuhdi Alkhariri (Koordinator Lembaga Pers dan Penerbitan PC IPNU Kab. Sukoharjo 2023)
Ahmad Fauzi Bahroni (Komandan DKC CBP Kab. Sukoharjo 2023)

Sumber : 





Caswiyono Rusydie dkk, KH. Moh. Tolchah Mansoer Biografi Profesor NU yang Terlupakan (Yogyakarta, Pustaka Pesantren), 2009.

DKW CBP KPP Jawa Timur, Jejak Waktu Perjalanan CBP KPP Jawa Timur Pasukan Khusus Nahdlatul Ulama Since 1964, (Sidoarjo, Kantor PCNU Sidoarjo), 2025.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sejarah Nasional Lembaga KPP (Korp Pelajar Putri)

  LATAR BELAKANG Lahirnya KPP Lembaga Korp Pelajar Putri (L-KPP) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan Konbes IPPNU pada tanggal 28 Oktober 1964 di Gedung Bakorwil Jl. Diponegoro, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah .  Pada awal terbentuknya lembaga ini bernama Corp Brigade Pembangunan-Wati (CBP-Wati) yang merupakan wadah bagi pemuda dan pelajar Putri NU untuk mengkokohkan barisan dalam mengimbangi munculnya berbagai barisan yang berkibar dari panji - panji komunis. Pada masa tersebut Rekanita Farida Mawardi yang menjabat sebagai Ketua Umum PP IPPNU (Ketua terpilih pada  Kongres IPPNU ke IV di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah) . LEMBAGA KPP DARI MASA KE MASA Perkembangan CBP-Wati pada masa awal pembentukannya tidak jauh berbeda dengan partner Lembaga nya, CBP. Bersama dalam penempaan Pemusatan Latihan atau TC di Cebongan, Yogyakarta pada tahun 1965. Pasca TC ini juga berperan aktif dalam Penumpasan G-30/S PKI, tetap...

Benarkah Pondok Pesantren Produk Foedalisme?

Beberapa hari yang lalu dikejutkan jagat media sosial narasi vidio pendek dipertontonkan oleh chanel Trans 7 dengan memperlihatkan santri duduk merunduk dan kedua kaki berjalan sejajar merangkak. Serta vidio KH Anwar Mansur membagikan surat yang isinya entah tidak tau sama sekali. Namun dengan mudahnya pihak Trans 7 menarasikan isi amplopnya adalah uang seakan-akan KH Anwar Mansur dibayar. Dan menganggap merangkak adalah bentuk penghinaan dianggap jalannya sengot. Parahnya yang menarasikan cekikan dengan dalih guyonan seakan-akan ini merupakan bentuk kritikan pedas. Padahal yang mereka narasikan jelas bentuk penghinaan semata.  Asal nyamplok ngambil gambar sana-sini pun menjadi pertanyaan dari mana mereka menemukannya tanpa menanyakkannya?. Secara etika jurnalistik ketika seorang jurnalis tidak menghubungi ataupun menemui langsung maksud vidionya langsung sudah merupakan melanggar kode etik jurnalistik. Pasalnya dalam jurnalistik sang jurnalis seharusnya tak memberikan opini secara...