Kongres I IPNU
dilaksanakan pada tgl. 24 Pebruari-3 Maret 1955, terpilih sebagai Ketua Umum PP IPNU; M. Tholchah Mansyur, dan pada kesempatan itu juga di deklarasikan IPPNU sebagai patner dalam mengkader generasi NU terutama putri-putrinya. Adapun keputusan penting yang dihasilkannya:
a. Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda (pelajar) sesuai dengan situasi politik negara.
b. Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah
c. Mempersiapkan pembentukan wilayah.
Kongres I IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 16-19 Januari 1956, terpilih sebagai Ketua Umum PP IPPNU; Ny. Umroh Mansyur, bertempat di Solo. Adapun keputusan penting yang dihasilkannya:
a. Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda (pelajar) sesuai dengan situasi politik negara.
b. Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah
c. Mempersiapkan pembentukan wilayah.
Kongres II IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 1-4 Januari 1957 di Pekalongan, terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Pembentukan wilayah-wilayah
b. Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif
c. Berpartisipasi dalam pembelaan negara
d. Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.
Kongres III IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mendirikan Departemen Perguruan Tinggi
b. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
c. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
d. Mempersiapkan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Kongres II IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai ketua Umum Ny. Umroh Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Pembentukan wilayah-wilayah
b. Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif
c. Berpartisipasi dalam pembelaan negara
d. Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.
Konferensi Besar I
Dilaksanakan pada tgl. 17 April 1960, di Surabaya yang akhirnya mendeklarasikan berdirinya PMII yang awalnya merupakan departemen kemahasiswaan IPNU-IPPNU, juga merumuskan tentang kondisi negara sebagai rasa sikap tanggungjawab IPNU-IPPNU sebagai generasi penerus.
Kongres IV IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya, terpilih sebagai Ketua Umum M. Tolchah Mansyur, akan tetapi mengundurkan diri akhirnya digantikan Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
b. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
c. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Kongres III IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya, terpilih sebagai Ketua Umum Ny. Umroh Mansyur dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
b. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
c. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres V IPNU
Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih sebagai Ketua Umum Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai pahlawan Nasional
b. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
c. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
d. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Kongres IV IPPNU
Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih sebagai Ketua Umum Mahmudah Nahrowi dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
e. Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai pahlawan Nasional
f. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
g. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
h. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Kongres VI IPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1966 di Surabaya bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Lahirnya IPNU sebagai Badan Otonom NU
b. Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta.
c. Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah
d. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
e. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Kongres V IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1966 di Surabaya bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Faridah Mawardi dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Lahirnya IPPNU sebagai Badan Otonom NU
d. Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta.
e. Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah
b. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
c. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Kongres VII IPNU
Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
b. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Kongres VI IPPNU
Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai ketua Umum Ny. Mahsanah Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
c. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
d. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Kongres VIII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1976 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Tosari Wijaya dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengamanatkan pendirian departemen kemahasiswaan
b. Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan menghambat program pembinaan khususnya dilingkungan sekolah dan kampus serta masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.
Kongres VII IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1976 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Ida Mawaddah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengamantkan pendirian departemen kemahasiswaan
b. Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan menghambat program pembinaan khususnya dilingkunga sekolah dan kampus serta masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.
Kongres IX IPNU
Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Ahsin Zaidi dan Sekjen S. Abdurrahman sedang kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan IPNU nampak menurun sebagaimana perkembangan politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/
Kongres VIII IPPNU
Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Titin Asiyah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan IPNU nampak menurun sebagaimana perkembangan politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/
Kongres X IPNU
Dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ady dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Penerimaan Pancasila sebagai asas IPNU
b. Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar menjadi Putra NU.
Kongres IX IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang, terpilih sebagai Ketua Umum Ulfah Masfufah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Penerimaan Pancasila sebagai asas IPPNU
b. Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar Putri NU menjadi Putri-Putri NU.
Kongres XI IPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991di Lasem Rembang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ady dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB
b. Pelaksaan kegiatan IPNU tanpa keterikatan dengan IPPNU
c. Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga kebawah
Kongres X IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991di Lasem Rembang, terpilih sebagai Ketua Umum Ufah Masfufah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB
b. Pelaksaan kegiatan IPPNU tanpa keterikatan dengan IPNU
c. Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga kebawah
Kongres XII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Hilmy Muhammadiyah, kebijakan yang dihasilkan a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung kebijakan NU sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi kedepan.
Kongres XI IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Rosa Makhrusoh, kebijakan yang dihasilkan a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung kebijakan NU sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi kedepan.
Kongres XIII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Abdullah Azwar Anas dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengembalikan IPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal pendiriannya.
b. Menumbuh kembangkan IPNU pada basis perjuangan, yaitu sekolah dan pondok pesantren
c. Mengembalikan CBP sebagai kelompok kedisplinan, kepanduan serta kepencinta-alaman.
Kongres XII IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Ratu Dian dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
A. Mengembalikan IPPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal pendiriannya.
B. Menumbuh kembangkan IPPNU pada basis perjuangan, yaitu sekolah dan pondok pesantren
Sumber : https://www.mediaipnu.or.id/2021/11/sejarah-ipnu-ippnu-sejak-19541955.html
Penulis : Syarif Dhanurendra
Komentar
Posting Komentar